Mari bicara terus terang tentang Rancangan Undang-Undang Pornografi. Rancangan undang-undang yang sebelumnya bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) ini, selalu mengundang kontroversi, bahkan kontradiksi, dan masih jauh dari selesai. Bisa dikatakan, inilah rancangan undang-undang di zaman baru demokrasi kita, yang paling dipersoalkan masyarakat sejak hari pertama ia diusulkan.

Memang jelas bahwa pornografi bukanlah susu sapi yang bisa menyehatkan setiap orang dari pelbagai kalangan dan usia. Pornografi jelas merusak kecerdasan kreatif anak-anak atau remaja di bawah umur. Meski mungkin sebagian akan setuju tentang pengaruhnya pada imajinasi erotik, jelas juga bahwa tak semua manusia dewasa dari semua kalangan sosial akan bersepaham bahwa pornografi adalah kalsium yang dibutuhkan bagi tulang punggung perkawinan.

Terus terang, absennya regulasi yang jelas dan tegas di negeri kita terhadap peredaran materi-materi pornografi telah secara langsung mengakibatkan kalangan di bawah umur dapat memperolehnya dengan leluasa dari pelbagai pintu masuk. Ini jelas merusak dan tidak dapat dibiarkan berlangsung lebih lama. Terus terang, Indonesia harus segera memiliki regulasi yang ketat, tegas dan jelas, terhadap peredaran materi-materi pornografi. Negara harus membantu setiap keluarga untuk menghindarkan anak-anaknya dari pengaruh pornografi yang menyelusup ke kamar tidur melalui pelbagai media, termasuk melalui jaringan maya.

Tapi, terus terang menyimpulkan pornografi sebagai momok penyebab utama kerusakan moralitas adalah buah dari jalan pikiran yang kacau. Jalan pikiran ini akan jadi lebih kacau bila diteruskan dengan anggapan bahwa menghapuskan pornografi adalah obat untuk memperbaiki moralitas. Jalan berpikir asal- asalan itu akan mengakibatkan bencana bila diikuti dengan kesimpulan lebih jauh bahwa moralitas individu bisa diperbaiki dengan paksaan undang-undang.

Terus terang, moralitas individu – seperti halnya tubuh, imajinasi dan pikiran manusia – bukanlah yurisdiksi negara. Fondasi moralitas dibentuk di tataran keluarga oleh ajaran budi pekerti. Adalah orang tua yang bertanggungjawab membentuk moralitas anak, bukan negara atau pemerintah. Fondasi moralitas anak bisa dibangun dengan pelbagai ajaran serta tauladan, salah satunya dengan ajaran agama, bukan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah.

Di sisi lain, moralitas, sistem nilai yang memberi seseorang referensi mengenai tindakan baik dan buruk, meliputi lebih banyak hal di dalam dunia kehidupan ketimbang sekadar seks, yang menjadi objek tunggal dari pornografi. Adalah sebuah lelucon yang buruk untuk mengatakan bahwa dengan mengasingkan si Badu dari seks dan materi-materi pornografi,maka sudah pasti si Badu akan antikorupsi, adil pada pembantu rumah tangganya, hormat pada orang tua atau menyayangi binatang. Dikatakan dengan cara sebaliknya: kecanduan terburuk seseorang pada pornografi tidak dengan sendirinya membuat dia jadi seseorang yang menghalalkan suap, suka memberi janji palsu, atau sewenang-wenang pada karyawannya.