Tren organik yang mulai menjamur belakangan ini menimbulkan pertanyaan: apakah mengonsumsi makanan organik berarti makan makanan yang lebih sehat? Irvan Kartawiria, Dekan Faculty of Life Sciences dari Swiss-German University, berpendapat, “Yang harus dipahami, produk organik adalah produk yang dihasilkan dan diproses tanpa bahan tambahan sintetis. Artinya, konsumsi makanan organik bukan untuk mendapat nutrisi lebih banyak, tetapi untuk menghindari residu bahan-bahan berbahaya.” Irvan menambahkan, “Mengkonsumsi produk organik seharusnya bukan karena terdengar ‘cool and healthy’ tapi berdasarkan pada pilihan untuk benar-benar mengadopsi gaya hidup sehat.”

Apakah konsumsi makanan organik selesai sampai membeli makanan organik? Apakah boleh selang-seling antara makanan organik dan nonorganik? Idealnya tidak. Bila ingin mengkonsumsi sajian organik, harus disadari bahwa semua bahan makanan sajiannya juga harus organik. Irvan mencontohkan bila kita ingin menyantap capcay organik. “Wortel, sawi, bawang dan kembang kol organik yang digunakan harus bertemu dengan tahu, bakso dan sosis yang organik pula. Lalu dibumbui dengan kecap asin dari kedelai organik dan saus dari tomat organik. Dan seterusnya. Belum lagi kalau kita bicara produk olahan, seperti sosis dan susu kedelai. Selain bahannya organik, produk ini juga tidak boleh mengandung pengawet dan perasa buatan lainnya,” ujar moderator milis Jalansutra ini.

Sebenarnya apa itu makanan organik? Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik, pangan segar organik adalah pangan yang diproduksi secara organik dan dibuktikan dengan sertifikat organik yang diterbitkan lembaga sertifikasi yang diverifikasi oleh otoritas kompeten. BPOM sendiri menetapkan pangan olahan organik harus mengandung bahan pangan organik sekurangnya 95% dari total berat atau volume, tidak termasuk air dan garam.

Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO) Departemen Pertanian dalam website-nya merumuskan standar nasional Indonesia (SNI) Sistem Pangan Organik. Dituliskan, pangan organik adalah pangan (yang) berkaitan dengan cara produksi organik hanya apabila pangan tersebut berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktik pengelolaan yang bertujuan memelihara ekosistem untuk mencapai produktivitas berkelanjutan, dan melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui berbagai cara seperti daur ulang residu tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan pengairan, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan-bahan hayati. Untuk mendapatkan sertifikat organik, produsen mengajukannya ke lembaga-lembaga sertifikasi yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). “Lembaga-lembaga inilah yang dianggap kredibel oleh Departemen Pertanian,” jelas Ita Munardini dari OKPO.

Ternyata, banyak produsen menganggap beayanya mahal. “Salah satu faktor yang membuat hasil tani organik mahal adalah beaya sertifikasinya yang mahal,” jelas Kiki Rezki Effendi dari Tangkolo Farm yang mendapatkan sertifikat dari satu lembaga yang diakui KAN. Sertifikat itu harus diperbarui secara berkala. Ketika kami mengonfirmasikan kepada Sucofindo, juga badann yang terakreditasi KAN, Syaeful Bahrie, Inspektur Keamanan Pangan PT Sucofindo, menjelaskan gambarannya, tanpa memerinci beayanya, “Beaya sertifikasi organik sendiri beragam, dan umumnya ditentukan oleh luasan lahan, serta jenis produk yang dihasilkan. Namun tidak terpaku pada dua aspek tersebut saja.”

Ongkos sertifikasi yang mahal dan belum adanya “satu suara” mengenai peraturan organik dapat dilihat sebagai pemicu keresahan di kalangan konsumen (dan juga produsen). Hal ini menjadi “celah” yang dipakai pihak-pihak oportunis untuk menjual produk-produk “organik tapi palsu” atau pengambilan jalan tengah, seperti hanya menyertakan laporan laboratorium terhadap produk-produk pertanian. Lebih buruk lagi, jika ada pihak yang mengklaim produknya organik tanpa dukungan sertifikasi apalagi hasil tes laboratorium.

“Sesungguhnya situasi nyata dari pasar produk-produk organik di Indonesia masih banyak merugikan konsumen organik: banyak produk palsu alias tidak organik yang dijual. Baru beberapa supermarket atau outlet yang benar-benar selektif dengan upaya perlindungan konsumen,” ujar Rasdi Wangsa, Direktur Eksekutif Aliansi Organis Indonesia (AOI).

Namun, Rasdi menambahkan, mahalnya ongkos itu tidak mematahkan semangat produsen. Mereka terus berusaha mendapatkan sertifikat dari badan-badan independen, antara lain dari Biocert (lembaga sertifikasi organik yang didirikan AOI). “Sertifikasi yang dikembangkan AOI jauh lebih murah dibanding lembaga-lembaga pangan organik yang diakui oleh KAN, karena skema yang dikembangkan AOI berbeda. Skema sertifikasi ini dikembangkan dengan pendekatan partisipatif dan berkeadilan yang melibatkan semua stakeholders,” jelasnya. Anggota-anggota AOI sendiri menjual produknya melalui pemasaran langsung ke konsumennya, membuka outlet organik sendiri, dan kini mulai ada yang menyalurkannya ke supermarket.

“Sampai sekarang Departemen Pertanian belum mengeluarkan pengakuan terhadap skema yang dikembangkan AOI. Hal ini berbeda dengan di India dan Brasil yang telah mengakui skema yang sama sehingga produk organik yang mengunakan skema ini dengan bebas diperjualbelikan di supermarket,” tambah Rasdi.

Lantas bagaimana kepastian mengenai pangan organik di negeri agraris ini? Ita Munardini menjelaskan, “Permasalahan akan segera diatasi. Tahun ini, kami akan merilis peraturan mentri pertanian mengenai sistem pertanian organik yang mengatur bahwa hanya produk organik yang berlogo organik dari lembaga-lembaga terakreditasi.” (Teks: Ayu Putri Dewanti, Sem Purba, Foto: Getty Image, Dok. Esquire)