Pada 20 Mei 2023 lalu, Anies Baswedan menghadiri acara Milad PKS yang ke-21. Pada acara tersebut, beliau berkesempatan untuk memberikan pidato dengan mengangkat beberapa isu, salah satunya negara yang tidak baperan. Lalu, bagaimana pandangan beliau yang digadang sebagai bakal calon presiden tentang negara yang tidak baperan?
Kriteria Negara Tidak Baperan Menurut Anies Baswedan
Anies Baswedan sepertinya selalu mencuri perhatian publik. Pasalnya, selain sebagai bakal calon presiden 2024, beliau juga terkenal sebagai tokoh politik yang berani memberi kritik terhadap pemerintahan.
Kali ini, kritik tersebut juga terselip dalam pidatonya di acara perayaan Milad PKS ke-21. Anies mengatakan bahwa seharusnya negara tidak seharusnya menjadi negara yang baperan jika ada pihak yang mengkritiknya.
Bahkan, pemerintah harus selalu memberikan ruang kritik kepada masyarakat demi mencapai negara yang inklusif. Negara yang inklusif adalah negara yang selalu mengayomi dan menjunjung tinggi aspirasi, pendapat, kritikan, dan keluhan masyarakat.
Lebih lanjut, negara yang tidak baperan versi Anies adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah Memberi Kebebasan Berpendapat ke Masyarakat
Menurut Anies, negara yang tidak baperan adalah negara yang selalu memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakat untuk berpendapat. Hal ini juga mencerminkan bahwa pemerintahan Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi.
Pasalnya, masyarakat hanya memiliki gagasan dan aspirasi berupa kata-kata.Oleh karena itu, negara tidak boleh melarang masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan gagasan mereka. Justru negara, dalam hal ini pemerintah, selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpendapat tanpa rasa takut.
2. Pemerintah Menjadi Tempat Kritik
Selain memberikan kebebasan berpendapat, pemerintah juga perlu memberikan tempat untuk menampung kritik dan keluhan masyarakat. Tempat tersebut tidak lain dan tidak adalah pemerintahan itu sendiri.
Menurutnya, saat seseorang berada di pemerintahan, maka dia harus siap menjadi kotak pos keluhan sekaligus kritik. Hal tersebut juga yang telah Anies lakukan saat menjabat menjadi Gubernur Jakarta.
Beliau rela menjadi kotak kiritik dan keluhan untuk masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta. Pasalnya, menurut beliau hal tersebut adalah menjadi bagian dari pekerjaannya.
3. Menerima Kritik dari Masyarakat
Setelah menjadi kotak kritikan, pemerintah tidak serta-merta membuang kritik yang telah disampaikan masyarakat. Kemudian, pemerintah tidak boleh menuntut dan mempermasalahkan kritikan dari masyarakat
Sebaliknya, pemerintah sebaiknya mendengar dan menerima kritik sekaligus keluhan masyarakat. Sebab, sudah menjadi tugas pemerintah untuk selalu memperhatikan rakyat. Salah satunya adalah dengan mendengar dan menerima kritikan serta keluhan dari masyarakat.
Tak hanya itu, mendengarkan dan menerima kritikan masyarakat merupakan langkah yang besar untuk menjadi negara yang lebih baik.
Kesimpulannya, menurut Anies Baswedan, negara yang tidak baperan adalah negara yang inklusif. Artinya, negara selalu mengayomi masyarakat dan menjunjung pilar demokrasi. Hasilnya, negara tidak melarang dan membatasi aspirasi masyarakat. Justru negara perlu mendengar dan menerima aspirasi demi negara yang lebih baik dan maju.
